PLS : Balai Latihan Kerja

Pendidikan Luar Sekolah (VI A)
Mata kuliah Analisa Evaluasi Program PLS

Pada mata kuliah ini mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah mengkaji mengenai Lembaga - lembaga Pendidikan Non Formal, mahasiswa dibagi kedalam kelompok - kelompok dengan nama kelompok lembaga pendidikan Non Formal, yaitu : SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), BPPNFI (Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal), BLK (Balai Latihan Kerja), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan LKP (Lembaga Kursus Pelatihan).

Dalam kesempatan saya akan menulis dan membagi informasi menegenai Balai Latihan Kerja (BLK)

BALAI LATIHAN KERJA

A.      Pengertian Balai Latihan Kerja

Balai Latihan Kerja atau sering disebut dengan singkatan BLK adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing.

Secara umum keberadaan BLK adalah membuka beberapa bidang kejuruan seperti, Kejuruan Teknik Sepeda Motor, Kejuruan Teknisi Komputer, Kejuruan Operator Komputer, Kejuruan Tata Busana, Kejuruan Teknik Pendingin, Kejuruan Tata Graha, Kejuruan Tata Boga dan lain sebagainya. Bahkan keberadaan BLK juga bisa memfasilitasi untuk keahlian dalam bidang bahasa asing seperti, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang dan Bahasa Korea Selatan

B.       Tujuan dari BLK

a.       Meningkatkan produktivitas Tenaga Kerja baik di daerah pedesaan dan pinggiran kota. 

b.      Memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja. 

c.       Menciptakan pelatihan produksi serta uji keterampilan. 

d.      Mendorong dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. 

e.       Meningkatkan motivasi dan jiwa mandiri

C.      Sejarah Balai Latihan Kerja

Asal muasal Balai Latihan Kerja (BLK) berawal dari ide awal pembentukan Pusat Latihan Kerja Program Pelatihan (PPKPI) bidang industri pada tahun 1953 dan pada tahun1960, PPKPI diarahkan menjadi Pelatihan Pencari Kerja Pegawai, Instansi agar menjadi Tenaga Kerja yang memiliki keterampilan.

Pada tahun 1970, Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan dari Pusat Latihan Kerja Program Pelatihan (PPKPI) menjadi Balai Latihan Kerja dibawah pembinaan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan sejak otonomi daerah Balai Latihan Kerja (BLK) berubah menjadi Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) berada dibawah naungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tenaga Kerja di masing-masing daerah di Indonesia.

1.        Perkembangan Balai Latihan Kerja

BLK lahir pertama kali di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1947. Pada mulanya BLK-BLK didirikan hanya dipulau Jawa. Pendirian BLK diluar pulau Jawa dimulai baru pada tahun 1957 dengan dibangunnya BLK di Padang, Sumatera Barat. Seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat atas peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, jumlah BLK meningkat secara pesat dan kini telah berjumlah 182 BLK yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Menurut sejarahnya, perkembangan BLK di Indonesia dibagi menjadi 7 periode yaitu:

1.        Periode 1 (1945-1960) : Bermula dari Jawa BLK pertama dibangun di Solo pada tahun 1947.

Pada awal periode ini, sebanyak 10 BLK seluruhnya dibangun di pulau Jawa, dan baru pada tahun 1957 pembangunan BLK di luar pulau dimulai dengan dibangunnya BLK Padang, Sumatera Barat yang dilanjutkan dengan didirikannya 4 BLK lainnya termasuk di Jayapura, Manokwari Dan Palembang. Program pelatihan di BLK dalam periode ini lebih difokuskan pada keterampilan industri seperti konstruksi, elektronika dan listrik.

2.        Periode 2 (1960an): Ekspansi BLK ke Luar Jawa.

Perkembangan BLK selama periode tahun 1960an ditandai dengan meningkatnya jumlah BLK yang dibangun di luar pulau Jawa. Pada periode ini mulai dikembangkan “Unit-Unit Pelatihan Keliling (Mobile Training Unit/MTU) untuk mencapai kelompok sasaran yang berada di daerah pedesaan.

3.        Periode 3 (1970an) : Awal Pertumbuhan BLK

Pada periode ini dibangun 21 BLK di seluruh wilayah Indonesia.

4.     Periode 4 (1980an) : Puncak pertumbuhan BLK

Pada periode ini perkembangan BLK memasuki tahap perkembangan puncak dengan dibangunnya 16 BLK tipe B dan 104 BLK tipe C (BLK Kecil), sehingga pada akhir Repelita IV di tahun 1988 secara keseluruhan terdapat 157 buah BLK.

Program pelatihan di BLK dalam periode ini dititik beratkan pada pelatihan untuk para penganggur dan dilaksanakan berdasarkan prinsip Trilogi Pelatihan yaitu:

a.         Pelatihan harus berdasarkan permintaan;

b.        Pelatihan harus sesuai dengan perkembangan teknologi;

c.         Pelatihan harus disatupadukan dalam proses yang saling bersangkut paut (hubungan pelatihan, pendidikan dan pengembangan) dan pelaksanaan proses (koordinasi antar instansi yang berpartisipasi).

5.        Periode 5 (1990-1997) : BLK menuju kemandirian

Pada periode ini diadakan reformasi pengelolaan BLK yang diarahkan untuk menata ulang seluruh sistem pengelolaan BLK agar bisa mandiri baik di segi manajemen maupun finasial. Program pelatihan disusun sebagai kegiatan usaha

yang beriorientasi pada permintaan.

6.        Periode 6 (1998-2006) : Sewindu BLK dalam Transisi

Dengan diterapkannya otonomi daerah di tahun 2001, sebagai implikasinya diterapkan pula desentralisasi manajemen BLK. Hal ini mengakibatkan sebagian besar BLK diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pada periode ini sebanyak 154 BLK diserahkan kepada Pemda dan hanya 11 BLK yang masih dikelola langsung oleh pemerintah pusat.

7.        Periode 7 (2007-2011) : Revitalisasi BLK dan Program ‘3 in 1’

Pada periode ini dicanangkan kebijakan revitalisasi BLK dan Program ‘3 in 1’ yang mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi dan penempatan. Revitalisasi BLK dilaksanakan dalam rangka mengembalikan fungsi BLK menjadi lembaga pelatihan yang menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Revitalisasi tersebut menyangkut aspek manajemen, sarana dan prasarana, sumber daya manusia/instruktur dan program pelatihan yang diakhiri dengan sertifikasi dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan BLK.

2.        Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berupa Balai Latihan Kerja (BLK), Balai Pelatihan Ketransmigrasian (Balatrans) dan Balai Peningkatan Produktivitas (BPP). Di tahun 2008 terdapat 226 UPT bidang pelatihan dan produktivitas yang terdiri dari 182 Balai Latihan Kerja, 20 Balai Peningkatan

Produktivitas dan 24 Balai Latihan Ketransmigrasian yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Diseluruh Indonesia terdapat 182 buah balai latihan kerja mulai dari balai latihan kerja yang dikelola Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. 11 balai latihan kerja diantaranya dikelola dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas-Kemenakertrans RI.

Dilihat dari pengelolaaannya balai latihan kerja merupakan Unit Pelaksana Teknis. UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dimana tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang pada prinsipnyadalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dari 182 Balai tersebut hanya 11 Balai yang dibina dan bertanggung jawab langsung kepada Ditjen Binalattas sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Ditjen Binalattas. Sedangkan 171 Balai lainnya berada dibawah binaan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Menurut tugas dan fungsinya, BLK UPTP Ditjen Binalattas dibagi menjadi:

a.       Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri (BBPLKDN)

Balai Besar latihan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan dan mengembangkan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultansi bidang instruktur, tenaga pelatihan dan tenaga kerja. BBPLKDN berlokasi di Bandung.

b.      Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLKLN)

Balai Besar latihan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program, penyelenggaraan pelatihan, uji kompetensi dan konsultansi kelembagaan serta evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja yang berorientasi pada pasar kerja luar negeri. BBPLKLN berlokasi di Bekasi.

c.       Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI)

Balai Besar latihan yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, peningkatan produktivitas, uji kompetensi, sertifikasi, konsultansi dan kerjasama dan pemberdayaan lembaga pelatihan. UPTP BBLKI berjumlah 3 balai dan berlokasi di Medan, Serang dan Surakarta

d.      Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)

Balai Latihan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan program pelatihan tenaga kerja, uji coba program pelatihan, uji kompetensi serta pemberdayaan lembaga pelatihan di bidang industri. UPTP BLKI berjumlah 6 BLKI dan berlokasi di Banda Aceh, Semarang, Samarinda, Makassar, Sorong dan Ternate.